JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, Kamis (7/11/2013), membatalkan tujuh surat keputusan Gubernur DKI
tentang izin bagi perusahaan garmen dan wig di Kawasan Berikat Nusantara untuk
menangguhkan pembayaran upah minimum provinsi 2013 sebesar Rp 2,2 juta. Hakim
memutuskan agar tergugat, Gubernur DKI Joko Widodo, untuk mencabut ketujuh
surat keputusan itu.
Gugatan terhadap 7 SK Gubernur DKI telah diajukan buruh ke
PTUN sejak April 2013. Dalam gugatan disebutkan, tujuh SK itu masing-masing diberikan
untuk PT Kaho Indah Citra Garmen, PT Misung Indonesia (garmen), PT Myungsung
Indonesia (wig), PT Kyeungseng Trading Indonesia (garmen), PT Star Camtex
(garmen), PT Good Guys Indonesia (garmen), dan PT Yeon Heung Mega Sari
(garmen).
UMP 2014 sudah di
tetapkan di 2,4 Juta rupiah dan bisa di pastikan masih ada perusahaan yang akan
mengajukan penangguhan untuk membayarkan gaji buruh sesuai UMP. Berikut ini
wawancara saya dengan Head Legal Corporate PT Berca Hardayaperkasa. Bp. Marchel
G. Hatta, SH mengenai apa yang yang bisa dilakukan oleh karyawan jika dibayar
dibawah UMP.
Q: Selamat siang Pak, boleh saya mendapatkan profile bapak pak?
A: Siang, nama saya Marchel G.Hatta,SH Jabatan saya adalah
Head Legal, PT Berca Hardayaperkasa
Q: Baik pak, saya Yosias dari bina sarana informatika pak,
membutuhkan pendapat bapak mengenai konflik antara karyawan dengan perusahaan
mengenai UMP pak, seperti bapak sudah ketahui, baru baru ini PTUN membatalkan
penangguhan UMP 2013 yang di buat oleh pemprov DKI, menurut bapak bagaimana
pak?
A: Menurut saya itu hal yang harus dilakukan oleh
pengadilan, karena penundaan apapun itu namanya sepanjang itu tidak sesuai
dengan undang undang, artinya penundaan itu harus di batalkan, karena UMP ada
undang-undang yang harus di taati, nah alasan penundaan itu apa? Pengadilan menemukan
alasannya tidak tepat sehingga di batalkan
Q: baik pak, untuk tahun 2014 ini UMP sudah di tetapkan,
jika ada karyawan yang bermasalah dengan UMP bisa mengadu atau mengajukan
gugatan kemana pak?
A: Ke Depnaker bisa atau langsung ke pengadilan
Q: untuk kesempatan menangnya sendiri bagaimana pak? Lebih cepat
mana dan lebih banyak mana menangnya antara PTUN dan Depnaker?
A: menurut pengalaman saya lebih cepat adalah Depnaker
karena mereka yang concern dengan masalah ketenagakerjaan
Q: Untuk karyawan sendiri kalau mau meminta bantuan hukum kemana
yah pak?
A: Bisa ke LBH Jakarta, atau ada satu lembaga swadaya
masyarakat yang di naungi oleh International Labour Organization (ILO) yang
akan membantu
Q: Prosesnya sendiri berapa lama kira –kira yah pak, dari
gugatan sampai kasusnya selesai
A: menurut pengalaman saya adalah 3 bulan, saat kami
menghadapi karyawan kami yang menuntut setelah di PHK, dan kami dikalahkan
dalam pengadilan dengan bantuan ILO
Q; Terima kasih pak untuk kesempatan wawancaranya
A: Sama-sama
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat kalau
tidak selamanya korporasi menang melawan tenagakerja, dan tenaga kerja pun bisa
mengalahkan korporasi di pengadilan jika memang memperjuangkan Hak-hak nya.
Selamat berjuang rekan – rekan tenaga kerja
Kontributor : Tjie Yosias
No comments:
Post a Comment